Minggu, 19 Juni 2016

KETERLIBATAN MOH.HATTA DALAM PEMBENTUKAN PNI BARU


TITIN SUMARNI/SI/IV
Setelah Hatta kembali dari Belanda pada tanggal 24 Agustus 1932. Sebelumnya mencoba mempengaruhi dan mengamati gerakan nasionalis dari jauh yakni negeri Belanda, akhirnya dia dapat juga melibatkan dirinya dalam kegiatan sehari – hari pergerakan itu. Awalnya ia tinggal bersama orang – orang Sumatera, lalu ia memperbarui persahabatannya dengan orang - orang yang sebelumnya adalah rekan anggota PI, yang sebagian merupakan lawan politiknya di Partindo. Dan semuanya beralih perhatiannya ke PNI Baru. Setelah itu mereka mengambil alih pimpinan dari partai dari Sjahrir.
Usaha  PNI  baru adalah memusatkan kegiatannya pada usaha merekrut dan mendidik kader yang berdisiplin baik serta membangun struktur organisasi, dan bukannya menyelenggarakan rapat - rapat umum berukuran besar. Rapat - rapat umum seperti itu masih diadakan namun dalam frekuensi kecil dibandingkan dengan apa yang dilakukan Partindo, bahkan pemerintah kolonial mengetatkan pengawasan terhadap kegiatan para tokoh pergerakan nasionalis pada tahun 1933, PNI baru boleh dikata menghentikan sama sekali segala bentuk rapat umum. Hatta dan Sjahrir yakin bahwa partai nasionalis harus mampu menyesuaikan diri terhadap pembatasan - pembatasan pemerintah penjajah
dan harus mampu mengubah taktik - taktiknya agar bisa tetap hidup dan berkembang. Setelah melakukan pertemuan - pertemuan maka Hatta membentuk organiasasi nasionalis baru yakni Pendidikan Nasional Indonesia, dan tidak disebut partai awalnya, karena kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui usaha - usaha dari orang - orang yang terdidik, dan bukan oleh para pemimpin saja. Dalam arti ini Hatta menjelaskan ke para pejabat Belanda yang menahannya pada bulan Februari 1934 mengenai arti penting nama PNI baru itu yang menyatakan tujuannya memusatkan pada pendidikan spiritual dan pengembangan pemahaman tentang masalah hubungan penjajah, oleh karena itu namanya pendidikan, bukan partai.
Setelah Hatta memegang organisasi PNI baru, pada bulan Juni 1932 organisasi itu baru mempunyai 12 cabang, tetapi pada bulan Februari 1933 telah ada 32 cabang penuh
(26 diantaranya di Jawa) dan 10 calon cabang dan 24 cabang yang masih persiapan; jumlah seluruhnya 66 cabang. Prosedur mendirikan suatu cabang yakni guna mempunyai hubungan komunikasi antar cabang kepada pusat organisasi dengan pembentukan panitia - panitia pemimpin cabang PNI baru dengan melalui seleksi ketat. Kursus - kursus kader didasarkan pada sebuah pamflet yang ditulis oleh Hatta pada akhir 1932 berjudul Kearah Indonesia Merdeka. Pamflet itu menjelaskan bahasa sederhana dengan dasar - dasar dan taktik - taktik partai serta gambaran selintas masyarakat yang dicita - citakan setelah Indonesia merdeka. Hatta membedakan antara tiga macam bangsa yaitu bangsa yang diperintah oleh ningrat, bangsa yang diperintah oleh cerdik pandai, dan bangsa yang diperintah oleh rakyat. Ia mengkritik ningrat Indonesia yang menyokong Belanda untuk memberikan suatu kemerdekaan pada negara Indonesia dengan pemerintahannya sendiri. Ia menyatakan bahwa PNI baru menghendaki suatu Kebangsaan dan Kedaulatan Rakyat.
Lebih dari itu demokrasi yang sebenarnya menyangkut politik, ekonomi dan menarik kontras yang tajam antara individualisme Barat dan masyarakat pedesaan Indonesia pada masa Pra Kolonial.Pamflet - pamflet ini diajarkan dan dibagikan pada setiap cabang PNI baru. Bahan pendidikan ini juga dilengkapi dengan penerbitan Daulat Rajat yang dikeluarkan secara teratur oleh suatu slogan resmi partai sejak Oktober, dengan nama Kedaulatan Rakyat. Para kader selain kursus juga mereka dituntut untuk terlibat dalam organisasi buruh, sekolah kebangsaan, dan koperasi untuk mempengaruhi mereka dengan ideologi PNI baru. Pertemuan umum seringkali dilakukan untuk mempromosikan dan mempropagandakan serta mencari calon anggota. Pengurus pusat memusatkan pada pembentukan kader dengan memanfaatkan kondisi ekonomi yang memburuk untuk mencari dukungan desa. Laporan - laporan politik pemerintah karesidenan hanya tersedia secara sporadik, sehingga analisa tentang kegiatan politik pada tingkat desa menjadi suatu pekerjaan yang penuh resiko. Tetapi khusus Karesidenan Cirebon 1932 – 33 yang terdapat dokumentasi lengkap tentang kegiatan partai PNI baru tersebut yang menggambarkan pengambilan keuntungan partai tersebut dari depresi yang ada dan usaha - usaha yang sejalanb dengan itu dari pemerintah penjajah untuk menghadapinya.
Cirebon terutama yang mendapatkan pukulan berat pada tahun 1932 oleh pembatasan - pembatasan terhadap gula dengan akibat lanjut kontrak petani kecil oleh perkebunan tebu yang besar. Charles van der Plas residen Cirebon selama hampir seluruh masa depresi tersebut yang mengamati dengan penuh simpati akibat-akibat sosial dan ekonomi dari depresi itu di daerahnya. Ia minta agar atasannya tidak mempunyai ilusi tentang keadaan karesidenannya pada akhir tahun 1932. Pada bulan Maret 1933 dilaporkan bahwa banyak para pelanggar aturan monopoli garam dan hutan memperlihatkan kartu tanda anggota PNI baru mereka kepada polisi dan pengadilan, dan kartu itu membuat mereka kebal dari tuntutan hukum. Namun mereka tidak mempedulikan hal itu dan mereka banyak yang dijatuhi hukuman denda atau penjara. Mereka bukan orang yang terakhir, yang percaya akan janji - janji besar pemimpin partai setempat mengenai keuntungan memiliki kartu anggota partai. Namun pertumbuhan pengaruh PNI baru dibuktikan dengan banyak yang terpilihnya anggota mereka sebagai kepala desa di Indramayu pada tahun 1933.
Residen Van Der Plas nampaknya memberikan reaksi keras dengan memperkuat kekuasaan para lurah, kaum bangsawan setempat, dan mencari dukungan kyai desa. Kelompok - kelompok ini pada dasarnya menentang masuknya PNI baru dan Partindo ke daerah pedesaan. Dengan begitu pemerintah Belanda tidak mau mengambil resiko amat kecil sekalipun, dan karena itu mereka dengan cepat bergerak mengakhiri setiap harapan partai - partai radikal untuk memperluas organisasinya ke desa.
Tindakan-tindakan pemerintah pada tanggal 1 Agustus merupakan suatu pukulan berat terhadap Partindo, PNI Baru dan PSII. Tetapi pada awal Oktober kegiatan partai-partai itu boleh dikatakan diakhiri oleh jaksa agung yang mengintruksikan pejabat-pejabat pemerintah di daerah untuk melarang semua rapat partai-partai tersebut baik rapat umum maupun bukan rapat umum. Pembatasan-pembatasan yang ketat yang diberlakukan terhadap pers, maka akibatnya adalah sama saja. Persatoean Indonesia dan Fikiran Ra'jat dibredel, yang pertama selama 30 hari pada bulan Oktober karena memuat sebuah tulisan yang tidak bisa diterima oleh pemerintah, yang kedua untuk selama-lamanya.
Surat-surat kabar milik Partindo, PNI Baru dan PSII juga dibreidel untuk jangka waktu yang lama, para redakturnya ditahan dengan tuduhan melanggar undang-undang pers. Pada bulan September, semua guru pada sekolah-sekolah pemerintah dilarang mejadi anggota atau mengadiri rapat-rapat organisasi pemuda Indonesia Moeda dan pada bulan Oktober para anggota Persatoean Boeroeh Kereta api Indonesia (PBKI) dilarang mendapat pekerjaan sesuatu dari pemerintah. Pada bulan yang sama, bagian pertama dari ensiklopedia yang disiapkan oleh Sukiman dan Hatta sita karena memuat kata-kata seperti kapitalisme, imperialisme, sosialisme dan politik devide et impera. Para pemimpin PNI Baru, disamping menyesalkan penahanan Soekarno dan mengkritik pembatasan-pembatasan yang dikenakan terhadap semua partai non non-kooperasi, dengan melihat tindakan-tindakan pemerintah sebagai bukti tentang benarnya argumen-argumen mereka. Gerakan kaaum nasionalis seharusnya tidak hanya memusatkan pada agitasi dan penerimaan anggota sebanyak-banyaknya, tetapi juga pda pengembangan suatu organisasi dan kader yang kuat, yang mampu bertahan terhadap intervensi. Hal ini secara tegas dikemukakan oleh maskun, yang menyatakan bahwa ggerakan kaum nasionalis membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan organisasi yang baik yang menurut pendapatnya belum terdapat dalam partindo.
Hatta  melihat tindakan-tindakan pemerintah itu sebagai mempersempit ruang gerak kaum nasionalis. Tetapi ia menolak kedua alternatif yang diusulkan oleh sebagian para anggotanya, yakni agar semua kelompok nasionalis segera membubarkan diri dan terus bekerja secar informal untuk membingungkan pemerintahan atau mengorganisir perlawanan pasif. Usul yang pertama bertentang dengan kritik PNI Baru dengan pembubaran PNI lama, sedangkan tentang usul perlawanan pasif, Hatta yakin bahwa hal itu hanya akan memberi suatu alasan kepada pemerintah untuk menghancurkan gerakan radikal sama sekali seperti yang telah dilakukannya terhadap PKI pada tahun 1927.
Partai ini telah mengambil langkah-langkah persiapan untuk menjamin kelangsungan hidupnya terhadap campur tangan pemerintah. Pada bulan Juni Hatta mengambil alih kepemimpinan dari Sjahrir sebagai ketua sehingga Sjahrir dapat bebas mencurahkan tenaganya pada kegiatan-kegiatan serikat buruh. Sejak saat itu pengurus pusat membentuk pengurus bayangan yang akan mengambil alih kekuasaan jika sewaktu-waktu anggota-anggotanya ada yang ditahan. salah satu akibat dari penahan Soekarno dan pembatasan-pembatasan yang ketat terhadap partai-partai non-kooperasi adalah bahwa baik Partindo maupun PNI Baru terdorong untuk mengesampingkan pertentangan diantara mereka dan mengarahkan seluruh sumberdaya yang ada pada tingkat cabang untuk menjamin kelangsungan hidup gerakan kaum nasionalis.
Pada bulan Nopember terdapat beberapa laporan bahwa Hatta dan Sartono mengadakan beberapa pembicaraan di Bandung mengenai kemungkinan fusi dari kedua partai tersebut. Dari pembicaraan di Bandung itu kemungkinan dipusatkan pada masalah kejasama dan diakhirinya pertentangan tingkat cabang.
Keyakina PNI Baru bahwa penampilan mereka kepada publik secara lebih berhati-hati dan konsentrasi perhatian yang lebih banyak pada pembentukan kader daripada agitasi politik akan dapat menghindarkan campur tangan pemerintah, ternyata adalah ilusi belaka. De Jonge bukanlah orang yang mau mengerjakan sesuatu dengan setengah-setengah, sehingga sekali ia mengerjakan sesuatu dengan cepat dan efisiensi ia melumpuhkan juga sayap non-koperasi. Pada bulan Desember jaksa agung menyarankan agar gubernur jenderal meneruskan usaha pemurnian gerakan kaum nasionalis dengan menahan Hatta, Sjahrir dan para anggota Pengurus Pusat PNI Baru yang lain. Karena banyaknya pengalaman Hatta dan Sjahrir dalam lingkaran kaum sosialis revolusioner di Eropa dan hubungan-hubungan mereka dengan partai-partai komunis serta Komintern.
Sebagaimana pada tahun 1929 ia telah menentang penahanan Sukarno ( tak ada catatan bahwa ia diminta pertimbangannya mengenai penahanan iru pada tanggal 1 Agustus 1933)maka sekarang pun Gobee, penasehat tindakan-tindakan penahanan, penggeledahan rumah dan pembuangan apabila belum ada bukti-bukti yang pasti tentang adanya ancaman terhadap negeri jajahan. Dewan Hindia Belanda ternyata mendukung usul-usul jaksa agung seperti halnya Sekretaris Jenderal, De Kat Angelino. Pada tanggal 24 Pebruari 1934, Hatta, Sjahrir, Maskun, Burhanuddin, Suka, Bondan dan Murwoto ditahan sebagai persiapan bagi pembuangan mereka ke Boven Digul. De Jonge mengakui bahwa alasaannya memang tidaklah kuat, tetapi ia telah bertekad untuk sekali dan selamanya menghindarkan Hindia Belanda dari infeksi kaum nasionalis revolusioner dan memulihkan ketenangan dan ketertiban.
 
Daftar Pustaka
Badri Yatim, 1999, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Djoened, Marwati P.N.N.Sejarah nasional indonesia V: balai purtaka, Jakarta.
Giebels, Lambert, 2001, Soekarrno: Biografi 1901-1950, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Ingleson John, 1983, Jalan Menuju Pengasingan, Jakarta: LP3ES.
Sartono,Kartodirdjo.pengantar sejarah indonesia baru jilid 2:Jakarta,Penerbit P.T Granmedia Pustaka
Asr1l.asril.bisnis@blogger.com

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar